Hukum & Kriminal

Yusril Nilai Mahfud Keliru Terkait Putusan MK Pasal 197 KUHAP

Editor : Irman Robiawan |Rabu , 27 Maret 2013 - 09:39:46 WIB | Dibaca : 997 Kali |

Yusril Ihza Mahendra.

@IRNewscom | Jakarta: PAKAR Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membantah ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait putusan pemidanaan  yang tidak mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

"Bagaimana mungkin Mahfud lupa dengan putusannya sendiri dan mengatakan Putusan MK itu tidak menciptakan hukum yang baru?. Kalau MK tidak  menciptakan hukum  baru, maka biarkan bunyi Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) tetap seperti semula, tidak perlu dihilangkan huruf k pada pasal 197 ayat 1 KUHAP," kata Yusril di Jakarta, Rabu (27/03).

Peryataan Yusril itu terkait dengan putusan MK No. 69/PUU-X/2012 tanggal  22 November 2012 atas uji materi Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon, Senin 25 Maret 2013, Mahfud menyatakan bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak batal demi hukum dan Putusan MK tersebut tidak menciptakan hukum yang baru. Peryataan inilah yang kemudian ditentang oleh Yusril.

Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa putusan pemidanaan wajib mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Ketiadaan perintah itu menyebabkan putusan batal demi hukum.

“Hanya orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia yang tidak faham maksud pasal  tersebut” kata Yusril. Putusan MK menyatakan bahwa putusan pemidanaan  yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) tidak batal demi hukum. MK kemudian menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat (2).

Ia menambahkan, atas putusan MK yang menciptakan hukum yang baru, yakni membatalkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP, maka timbul persoalan putusan MK itu berlaku surut atau tidak. Sudah jelas berdasarkan Pasal  47 UU MK putusan MK tidak berlaku surut. Maka, sebelum tanggal 22 November 2012 saat MK memutuskan perkara di atas,  ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 197 ayat (2) tetap berlaku.

“MK tidak bisa menilai apakah  yang dipraktekkan jaksa yang mengeksekusi putusan batal demi hukum benar atau tidak, karena bukan kewenangannya”, tegas Yusril. MK hanya berurusan dengan norma yang diuji, bukan menilai apakah praktik penerapan hukum oleh jaksa benar atau tidak.

Yusril tetap mempertahankan pendiriannya bahwa terhadap putusan batal demi hukum, seperti terjadi pada Susno Duadji dan Theddy Tengko tidak bisa dieksekusi, dan yang sudah terlanjur dieksekusi dalam kasus Parlin Riduansyah harus segera dibebaskan demi hukum.

Putusan batal demi hukum itu kesalahan hakim memutus perkara. "Karena itu hakim-hakim itulah yang harus diberi sanksi. Jangan kesalahan hakim dipikulkan ke pundak terdakwa. Ini tidak benar," sambung Yusril.

Yusril selanjutnya menilai Mahfud terlalu banyak mengomentari hal-hal yang berada di luar kewenangannya sebagai Ketua MK, termasuk soal eksekusi atas Theddy Tengko dan Susno Duadji. “Jadi hakim harusnya mampu menahan diri untuk tidak berkomentar. Mahfud harusnya sabar menunggu habis masa jabatannya sebagai hakim MK kalau ingin jadi komentator bidang hukum," pungkas dia. [fir]



BERITA LAINNYA :