Hukum & Kriminal

Usut Kasus Korupsi Ratu Atut, KPK Kok "Mandul"?

Editor : Irman Robiawan |Rabu , 17 Oktober 2012 - 16:39:37 WIB | Dibaca : 1521 Kali |

Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah.

@IRNewscom | Jakarta : DUKUNGAN rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengusut kasus korupsi Simulator SIM beberapa hari kebelakang  patut diacungi jempol. Bagaimana tidak hampir seluruh elemen masyarakat menyatakan dukunganya kepada lembaga antirasuah ini.

Namun keberanian KPK mengusut kasus Simulator SIM seperti berbanding terbalik dengan kasus-kasus lain yang sudah lebih dulu masuk. Sebut saja misalnya kasus dugaan korupsi Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah yang juga menjabat sebagai kader Partai Golkar.

Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) sebuah LSM di Banten mencatat jika, Ratu Atut telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2011 melalui bantuan hibah sebesar Rp 340,4 miliar dan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 50 miliar kepada 221 lembaga/organisasi yang ada di provinsi paling Barat Pulau Jawa tersebut.

Pada 3 Agustus 2011, total dana itu sudah terdistribusikan. Namun ironisnya dalam rapat tertutup yang dilaksanakan oleh Sekda Banten, jum'at 12 Agustus 2011, terungkap bahwa dana yang semestinya masih tersisa Rp 133,4 miliar hanya tersisa Rp 5 juta. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terencana berkedok dana hibah.

Sejak resmi dilaporkan pada tanggal 23 Agustus 2011 lalu, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan orang nomor satu di Provinsi Banten itu hingga saat ini belum diketahui nasibnya. “Kenapa KPK mandul ketika berhadapan dengan kasus Atut. Padahal, indikasi dalam penyelewengan dana bansos dan hibah itu sangat jelas,” kata Juru Bicara ALIPP, Uday Suhada kepada IRNews di Jakarta, Rabu (17/10).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perkara penyalahgunaan anggaran APBD Banten yang melibatkan gubernur yang diusung Partai Golkar bersama PDIP, PAN, PKB, Gerindra, Hanura, PPD, dan lainnya ini telah merugikan keuangan negara senilai Rp 68 miliar dan Rp 18,3 miliar.

Bahkan, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga menemukan dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan aliran dana hibah dan Bansos bersumber dari APBD, dimana ada 10 lembaga penerima hibah yang diduga fiktif yang tersebar di Banten dengan total anggaran yang dialokasikan diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

“Kebijakan penyaluran dana itu tidak dilaksanakan secara transparan. Hal ini dibuktikan setelah permintaan DPRD Banten dan Poros Perubahan Banten untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) dan alamat penerima tidak diindahkan Pemprov Banten, baik oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, maupun Kabiro Kesra,” tambah Suhada.

Dari hasil penelusuran di lapangan, ALIPP menemukan beberapa lebaga fiktif penerima anggaran hibah dan Bansos tersebut, misalnya tidak jelasnya penyaluran dana lembaga kajian sosial dan politik (Laksospol) Kabupaten Pandeglang dalam daftar Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) seharusnya memperoleh hibah Rp 500 juta. Namun kenyataannya, lembaga itu hanya menerima hibah dari Pemprov Rp 35 juta.

Dalam daftar penerima bantuan hibah itu juga terdapat dua nama GP Ansor Banten berkedudukan di kabupaten/kota yang menerima senilai Rp 550 juta, dan GP Ansor Kota Tangerang Selatan senilai Rp 400 juta.

Dana yang mengalir kepada pembantu pencatat nikah pun tak jelas ke mana larinya. Suhada mencatat jika aliran dana dana senilai Rp 1,5 miliar yang diduga tidak disalurkan dengan semestinya. Berdasarkan data dari LSM tersebut, hanya sebesar Rp 300 ribu yang diterima oleh pembantu pencatat nikah di Kampung Kabayan Cibunut, Pandeglang.

Lebih mencenangkan lagi, pada daftar penerima hibah juga ditemukan nama penerima yang tidak jelas dengan alamat yang sama. Diantaranya, ada delapan penerima hibah yang memiliki alamat sama dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 28,9 miliar.

Termasuk, juga ditemukan, bahwa dana hibah di Banten ternyata banyak yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga Ratu Atut. Mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar. Misalnya, dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Banten yang menerima hibah sebesar Rp 750 juta. Dekranasda dipimpin oleh suami Ratu Atut yang juga anggota DPRD Banten Hikmat Tomet.  Total dana hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga gubernur mencapai Rp 29,5 miliar.

“Semua dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut sudah kita laporkan kepada KPK. Namun sampai saat ini perkara itu masih menggantung. Kita minta kepada KPK untuk memeriksa Ratu Atut atas kasus hukum yang melilitnya,” pungkas Suhada.

Ironisnya, sambung dia, kebijakan tersebut dilakukan diatas keterpurukan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, ratusan gedung sekolah dasar ambruk, rendahnya pelayanan kesehatan di Provinsi Banten. “Ini tentunya sudah sangat mengesampingkan azas kepatutan dan kepantasan jika kebijakan aliran dana itu telah terjadi kerugian keuangan negara,” pungkas Suhada.

Ketika situs ini mengkomfirmasikan soal perkembangan kasus dugaan korupsi Ratu Atut, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku belum mengetahui secara pasti status hukum perkara tersebut. "Belum dicek," ucap Johan singkat.

Ia menegaskan KPK tidak akan memperlakukan sama terhadap semua laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihaknya.  Pada tahun ini, sambung Johan, KPK akan lebih memprioritaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain kasus Hambalang, bailout Century, serta kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama.

Meski mengaku cukup prihatin atas lambannya KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi Ratu Atut, Sekretaris Jenderal Transaparansi Indonesia, Teten mengatakan bisa memahami dengan kondisi KPK saat ini. "KPK memiliki sumber daya sedikit untuk menangani jumlah kasus yang banyak, sehingga terlihat agak lambat. Ini yang membuat banyak pelapor kecewa," ujar dia. [fir]



BERITA LAINNYA :