Politik & Keamanan

Irman Gusman: Keputusan MK soal Outsourcing Harus Dilaksanakan

Editor : Rizal Husen |Senin , 01 Oktober 2012 - 19:07:33 WIB | Dibaca : 731 Kali |

Ketua DPD RI Irman Gusman

@IRNewscom I Jakarta: MASALAH ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum masih menjadi masalah yang sangat pelik di republik ini. Termasuk masalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan kaum buruh. Mereka terjebak dalam jerat upah yang murah, karena diberlakukannya sistem outsourcing.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman saat menyampaikan pidato politiknya dalam sidang paripurna DPD RI memperingati sewindu DPD RI di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (01/10).

Sekitar 80 anggota DPD RI hadir dalam acara tersebut.  Juga tampak Ketua DPR RI Marzuki Alie, pimpinan DPD RI dan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifudin serta kalangan tokoh pers.

’’Setelah melalui perjalanan panjang reformasi yang cukup melelahkan ternyata berbagai persoalan yang menyangkut pemerataan keadilan masih menjadi luka yang terus menganga. Berbagai aksi demo yang digelar kaum buruh, dengan tujuan agar perbaikan nasib mereka mendapatkan perhatian, tampaknya akan terus berlangsung. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan hal itu ternyata tetap masih jauh panggang dari api,’’ kata Irman.

Dia mencontohkan bagaimana kaum buruh sampai menutup jalan tol yang menghubungkan Bandung-Jakarta beberapa waktu lalu. Peristiwa itu dan sejumlah kejadian serupa lainnya berulang kali digelar kaum buruh.

Aksi-aksi seperti itu bahkan sempat menimbulkan pro-kontra, antara yang setuju dan tidak, karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat. Tapi upaya perbaikan bagi nasib mereka tampaknya belum cukup efektif untuk memenuhi tuntutan kaum pekerja  tersebut.
 
Dengan gaya santai menyampaikan pidatonya, yang sesekali mendapat applaus dari hadirin, Ketua DPD RI ini mengemukakan sejumlah persoalan pelik yang sampai kini masih menjadi kubangan penyakit bangsa yang sudah saatnya diatasi.
 
Sejauh ini patut kiranya dicatat, sebagaimana disinggung Irman Gusman adalah  masalah ketidakadilan tersebut sekarang tidak bisa dianggap remeh-temeh. Sebab, persoalan itu telah menimbulkan rentetan akibat yang yang tidak baik bagi perjalanan kehidupan bangsa.
 
‘’Bagaimanapun, akhir-akhir ini kita melihat betapa maraknya praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kekerasan atas nama kelompok, suku, ras, dan agama. Bahkan tawuran antar pelajar, mahasiswa, dan antara penduduk satu desa dengan penduduk yang lain,’’ tegas Irman.

Menurut Irman, hal itu tidak bisa dipungkiri merupakan akibat juga dari persoalan ketidakadilan. ’’Pertanyaannya sekarang, sampai kapankah persoalan ini akan dibiarkan terus berlarut-larut. Sudah sepenuhnyakah negara kita hadir dalam mengatasi persoalan-persoalan pelik yang menjadi hajat rakyat secara langsung,’’ papar Irman.

Dikatakan, DPD RI berdiri di atas prinsip bahwa eksistensi NKRI ditentukan oleh penyelenggara negara yang berkeadilan. Artinya, negara di mana daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera menjadi penyangga negara secara berkelanjutan.
 
Berkenaan dengan masalah outsourcing, Irman menambahkan persoalan itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Yang perlu dilakukan adalahnya ada terobosan kebijakan perburuhan yang adil, tanpa harus memberatkan kalangan pengusaha.

’’Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa outsourcing merupakan langkah inkonstitusional. Nah, dalam konteks itu, DPD harus terus berusaha menjadi energi baru bagi bangsa menuju pengelolaan ekonomi yang lebih maju dan berkeadilan,’’ pungkas Irman.[riz]



BERITA LAINNYA :